Kesalahan dalam proses pembayaran pajak juga menjadi tantangan bagi wajib pajak yang menggunakan Coretax. Berikut beberapa permasalahan umum yang terjadi:
Pastikan setiap facts yang diinput sudah benar sebelum dikirimkan, agar tidak mengalami kendala saat validasi.
dalam sistem Coretax juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan details perpajakan. Blockchain
Fitur ini memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak melalui mekanisme saldo deposit pajak.
Setelah facts Wajib Pajak berhasil divalidasi, maka wajib pajak secara otomatis dapat menggunakan seluruh layanan perpajakan yang disediakan DJP secara electronic.
"Karena yang ada adalah sekitar 20 sistem sub-aplikasi yang ada di sistem inti perpajakan mulai dari pendaftaran layanan, pengawasan sampai dengan penagihan dan details manajemen ada di dalam sistem yang sedang dibangun," kata Suryo.
Wajib pajak harus paham nantinya ada perubahan lain yang terkait dengan NPWP adalah nomor identitas bagi cabang wajib pajak. Pada sistem Coretax yang akan datang, unit cabang tidak lagi menggunakan NPWP yang sejajar sebagai dua entitas yang berbeda dengan NPWP induk atau pusat.
Terima kasih sudah membaca artikel ini sampai selesai! Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa lagi di artikel menarik lainnya. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi website kami untuk mendapatkan update informasi perpajakan terbaru ya!
And you can breathe straightforward knowing all COREtec flooring are created with sustainability standards that promote the wellbeing of individuals, pets check here plus the World.
Menu ini memberikan informasi kompensasi pajak untuk berbagai jenis pajak, seperti PPN dan PPh, sehingga wajib pajak dapat memantau hak mereka secara transparan.
Dengan menu – menu pada aplikasi Coretax ini, menjadi langkah signifikan dalam mendigitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka
, sekaligus memotong pajak dan melaporkan SPT tanpa perlu menyewa jasa konsultan pajak. Selain fiturnya yang kuat, program for a company
Menurut Sri Mulyani, DJP sudah melakukan berbagai uji coba dengan 21 proses bisnis yang berubah dengan scope cluster meliputi layanan dan pengumpulan details, info analitik, pengawasan dan penegakan hukum, serta sistem pendukungnya.
"Ini semuanya sedang dilakukan, namun ini tidak hanya membangun IT sistem dan database saja, namun juga mengubah organisasi dari DJP, perbaikan kualitas SDM, melakukan edukasi kepada wajib pajak, dan mengubah berbagai regulasi serta SOP atau dari sisi bisnis model untuk bisa menciptakan kemudahan tersebut, kami juga memperkecil jumlah aplikasinya sehingga bisa menyederhanakan proses," ungkapnya.